Posted by: euzoia | October 4, 2010

Bisnis Pasir Laut, Menguntungkan Siapa?

Uni Sosial Demokrat – Lingkungan Hidup

JIKA Anda mengunjungi Tanjung Balai Karimun menaiki kapal feri penumpang dari Pulau Batam, jangan heran dan terkejut bila melihat air laut dalam keadaan keruh berwarna kecoklat-coklatan. Pemandangan serupa juga akan terlihat bila kita meneruskan perjalanan ke Pulau Kundur dan Pulau Moro.

TERLEPAS dari persoalan keruh dan coklatnya warna air laut di Karimun, itu bukan satu-satunya sumbangan akibat menambang pasir laut. Pasalnya, ada juga sumbangan dari bekas pencucian bauksit yang dialirkan ke laut setelah diolah melalui instalasi pengolahan air limbah.

Begitu juga penambangan timah di muara laut Kundur. Atau, bisa juga sumbangan bekas-bekas oli atau asap kapal yang lalu lalang setiap hari di sekitar pulau tersebut. Bahkan, mungkin saja masyarakat sendiri yang merusak dengan cara menebangi pohon-pohon bakau di laut.

“Kalaupun ada sumbangan dari yang lain, penambangan pasir laut paling besar sumbangannya membuat air laut jadi tercemar. Sebab, penambangan pasir laut pengerukannya dilakukan langsung di dasar laut di antara satu sampai dua mil,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Rully Syumanda.

Yang pasti, setelah hampir setahun dihentikannya penambangan pasir laut, kenyataannya, kekeruhan warna air laut tidak sekental pada saat beroperasinya penambangan pasir laut. Apalagi, penambangan pasir laut selama ini dilakukan di areal satu mil dari garis pantai.

Berdasarkan penelitian Kaliptra Sumatera pada awal Oktober 2003 di Karimun, dampak pengerukan pasir laut bukan hanya membuat laut tercemar, tetapi telah mengganggu mata pencaharian para nelayan di berbagai pulau. Masyarakat nelayan yang tinggal di empat pulau, seperti Tulang, Pauh, Bukit Mencali, dan Kayu, mengalami penurunan hasil tangkapannya.

Nelayan di Pulau Pauh, misalnya, pada saat sebelum pasir dikeruk, tangkapan udang rata-rata mencapai lima sampai 20 kilogram per hari. Selama pasir dikeruk rata-rata hasil tangkapannya satu sampai dua kilogram. Sesudah penambangan pasir dihentikan, naik sedikit rata-rata dua kilogram.

Nelayan di Pulau Pauh, sebelum pasir dikeruk, hasil tangkapan ikan rata-rata 10 sampai 20 kilogram. Setelah pasir dikeruk berkurang menjadi lima sampai 10 kilogram. Selama pengerukan berhenti, hasil tangkapan tiga sampai empat kilogram.

Sebelumnya nelayan di Pulau Bukit Mencali memperoleh udang dan ikan mencapai lima sampai delapan kilogram. Namun, setelah pasir dikeruk pendapatannya berkurang menjadi satu sampai dua kilogram. Kemudian setelah pengerukan berhenti hasil tangkapan masih berkisar dua hingga tiga kilogram. Artinya pendapatan ikan belum pulih seperti sebelum ada kegiatan pengerukan pasir.

Sementara itu, nelayan di Pulau Kayu, sebelum pasir dikeruk, memperoleh tangkapan ikan dan udang 30 sampai 40 kilogram. Dan, setelah pasir dikeruk pendapatan mereka merosot menjadi tiga sampai lima kilogram. Ketika pengerukan pasir dihentikan penghasilan mereka mulai naik lagi menjadi antara 10 sampai 15 kilogram.

BUPATI Karimun Muhammad Sani, saat ditanya tentang dampak pengerukan pasir laut mengakibatkan laut tercemar dan mata pencaharian nelayan terganggu, dengan enteng mengatakan, itu praktik masa lalu yang tidak terkontrol dan tidak terawasi.

Rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut saat ini berbeda dengan masa lalu. Pemerintah telah membuat aturan-aturan yang lebih konkret, transparan, dan disertai dengan pengawasan ekstra ketat.

“Kalau pemerintah menyanggupi melakukan pengawasan dan kontrol secara ketat dalam penambangan pasir laut, why not? Kenapa tidak dibuka saja. Apa salahnya. Selama ini, kan, tak terkontrol dan kurang diawasi sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan daerah,” kata Sani menjawab Kompas di Batam, Sabtu (25/10).

Sani menjelaskan, sektor pertambangan dan penggalian, khususnya pasir laut, merupakan kekayaan yang dapat mencetak dollar. Akan tetapi, ia tidak menceritakan dampak kerugian besar yang ditimbulkan akibat pencetakan dollar pasir laut.

Dari data yang ada, distribusi persentase kegiatan ekonomi di wilayah seluas 2.873 kilometer persegi (daratan) dan lautan 6.460 kilometer persegi itu, sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi tertinggi dalam menggerakkan ekonomi di Karimun.

Kemudian disusul perdagangan, hotel dan restoran 23,6 persen, pertanian 17,5 persen, pengangkutan dan komunikasi 6,1 persen, bangunan 5 persen, jasa 4,8 persen, industri pengolahan 4,6 persen, keuangan 2,1 persen dan listrik, gas serta air bersih 0,7 persen.

Salah satu primadona dari hasil tambang, selain granit, timah, oker, dan kaolin, adalah pasir laut. Pada tahun 2001 kontribusi yang diberikan dari hasil tambang galian ini Rp 490,8 miliar atau 35,5 persen dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah yang bagian utaranya berbatasan langsung dengan semenanjung Malaysia dan Singapura.

“Terus terang, meski tanpa pasir laut kami tetap bisa membangun, tetapi kalau ekspor pasir laut dibuka, kami bisa menggerakkan kecepatan pembangunan di Karimun dua sampai tiga kali lipat dari yang ada sekarang ini,” ujarnya.

Berapa sumbangan pasir laut yang diterima Karimun selama ini, Sani mengaku, tahun 2000 sebesar Rp 27 miliar, tahun 2001 Rp 45 miliar, dan tahun 2002 ditargetkan Rp 75 miliar. “Tapi, karena ekspor terhenti, kami hanya baru memperoleh Rp 30 miliar. Pembangunan itu memerlukan fulus (uang), kalau tidak ada fulus bagaimana mau jalan,” katanya sambil tertawa.

Bukankah kerugian dan dampak yang ditimbulkan akibat penambangan pasir laut lebih besar bahayanya karena bukan hanya mengancam kelangsungan masa depan ekosistem laut, tetapi juga mengganggu mata pencaharian nelayan, Sani berpandangan, tidak akan terjadi kalau ditangani secara benar.

“Nanti, kan, ada uang untuk perbaikan lingkungan atau community development bagi nelayan setempat. Kemudian, tempat penggalian pasir tidak dibenarkan di bawah dua mil sehingga tidak mengganggu tangkapan nelayan,” ujar Sani yang di daerahnya sudah ada 80-an lebih pemegang izin kuasa penambangan pasir laut.

Ditanya apakah ada jaminan tidak terjadi pencurian dan melakukan penambangan di bawah dua mil karena pasir banyak berada di areal kedalaman itu, lagi-lagi Sani mengatakan, kalau aparat dan petugas di lapangan bekerja sesuai prosedur, hal itu akan dapat dihindari.

Namun, menurut penjelasan Wakil Ketua DPRD Karimun Ady Hermawan, umumnya izin kuasa penambangan (KP) yang dikeluarkan Bupati Karimun di bawah dua mil. “Jika memang mau dibuka hendaknya izin-izin tersebut dicabut kembali dan ditinjau ulang untuk membuat yang baru. Dikhawatirkan kalau itu tidak dicabut, bisa menjadi alasan di lapangan untuk melakukan penyimpangan,” tutur Ady.

WALHI Riau dan Kaliptra Sumatera meragukan jika dilakukan penambangan pasir laut di atas dua mil, laut tak tercemar dan tak mengganggu mata pencaharian nelayan. Seharusnya, jika pihak TP4L mau meyakinkan masyarakat di Riau Kepulauan, terlebih dahulu membuat studi penelitian atas rencana tersebut.

“Ya, kalau mau buka kembali teliti dulu, apakah penambangan pasir laut menguntungkan atau justru merugikan. Apakah akan menyejahterakan masyarakat atau justru menyengsarakan. Kalau memang akan menyejahterakan masyarakat, apa indikatornya. Ini harus jelas dulu. Ini yang harus segera dilakukan TP4L sebelum berencana membukanya,” ujar Ahmad Zazuli dari Kaliptra Sumatera.

Keraguan jika penambangan pasir laut dapat menyejahterakan masyarakat mempunyai alasan yang cukup kuat. Praktik penambangan pasir laut selama ini bukan menguntungkan masyarakat atau menambah devisa negara, tetapi justru merugikan. Bukan hanya merugi karena ikan tangkapan nelayan berkurang, atau lingkungan laut rusak, tetapi negara tak memperoleh hasil yang sesuai dengan banyaknya pasir laut yang dieksploitasi.

Oleh karena itu, banyak pihak meragukan rencana membuka keran ekspor pasir laut akan menambah devisa negara. Yang terjadi justru sebaliknya, merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengganggu mata pencaharian nelayan. Kalau pun ada keuntungan hanya dinikmati pengusaha pasir dalam dan luar negeri beserta aparat yang berperilaku korup.

Sepatutnya sebagai bangsa kita merasa malu karena “Tanah Air” kita dipindahkan untuk menambah luas wilayah daratan guna memperkokoh kedaulatan negara lain.(SMN)


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: