Posted by: euzoia | August 3, 2010

“Cara Menteri Warsi menjaga multikulturalisme Inggris”

a piece of writing by me🙂

INGGRIS  adalah negara yang terbuka dengan kaum pendatang. Ekonomi dan politik yang stabil menyebabkan negara ini menjadi buruan para migran untuk tinggal di sana mewujudkan impian mereka untuk mendapatkan penghidupan lebih baik dibandingkan dengan di negara asal. Tidak terkecuali warga Muslim asal Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh dan dari TimurTengah, seperti Lebanon, Turki, Irak, dan Mesir, berbondong-bondong untuk pindah dan menetap di Inggris, negara yang sangat menghargai pluralisme itu.

Jumlah pendatang muslim dari wilayah tersebut memang sangat signifikan. Saat ini terdapat sekitar dua juta warga Muslim di London. Mereka bekerja di berbagai bidang. Bahkan sebagian dari mereka menduduk sejumlah jabatan top pemerintahan seperti Sayyeda Warsi yang menjadi Menteri Urusan Kohesi Masyarakat pada kabinet yang dipimpin PM Inggris David Cameron.
Sifat warga Inggris yang sangat menghargai kemajemukan menjadi salah satu faktor negara ini selalu menjadi pilihan favorit kaum pendatang untuk hidup di sana.
Saking inginnya hidup di Inggris, sejumlah pendatang pun melegalkan segala cara agar dapat masuk ke Inggris, diantaranya melalui upaya penyelundupan manusia yang dijalankan oleh sejumlah kelompok kejahatan terorganisir internasional serta penyalahgunaan visa wisata dan visa tinggal sementara.

Soal kemajemukan di Inggris tersebut juga diakui oleh  Guru Besar UIN Jakarta Prof. Komaruddin Hidayat. Setidaknya hal itu terungkap dalam kultwit (kuliah melalui twitter) yang disampaikannya melalui media sosial twitter saat dia menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Browne ke UIN Jakarta pada 23 Juli lalu.  Dalam kunjungan tersebut, kata Komaruddin dalam kultwit-nya, sempat dilakukan dialog antara Browne dengan masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui soal Islam di Inggris. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah: “Apakah larangan jilbab di Perancis dan menara masjid di Swiss akan berpengaruh di Inggris? Brown menjawab, sebagaimana ditweetkan oleh Komaruddin dalam account twitternya pada 23 Juli lalu, Inggris dan Perancis sejak dulu memiliki tradisi yang berbeda. Dalam hal ini, kata Browne, Inggris sangat menghargai kebebasan dan keberagaman. Pemerintah tidak pernah mengatur warganya soal tata cara cara berpakaian. Oleh karena itu, larangan menggunakan burqa tidak akan terjadi di Inggris.
Hal senada juga dikemukakan oleh  Menteri Urusan Kohesi Masyarakat Sayyeda Warsi.  Dalam wawancaranya dengan Guardian pada 1 Agustus lalu, Warsi yang merupakan perempuan muslim pertama yang duduk sebagai menteri negara, mengungkapkan, pemerintah Inggris sangat menjunjung tinggi multikulturalisme. “Pemerintah tidak akan pernah mendikte warganya terkait soal cara berpakaian,” kata Warsi yang orang tuanya berasal dari Pakistan, dan menetap di Inggris sejak 1960 dan kemudian menjadi warga setempat melalui proses naturalisasi.
Menurut dia, semua perempuan, terlepas dari latarbelakang mereka masing-masing, punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, negara tidak punya hak mengintervensi cara berpakaian apapun yang dipilih rakyatnya. “Kalau mereka memang mau pakai burqa, silahkan saja, selama itu adalah pilihan mereka bukan karena paksaan atau disuruh mengikuti doktrin tertentu. Perempuan punya kebebasan untuk menentukan pilihannya,” kata Warsi yang tidak suka orang mengkait-kaitkan keterpilihannya sebagai mentrri negara karena latar belakangnya dari etnik minoritas.

Dia mengakui, kehidupan warga Inggris yang berasal dari kaum pendatang , tidak semuanya berlangsung mulus. Pasalnya, pendidikan yang minim dan pengetahuan bahasa Inggris yang tidak memadai, menyebabkan perempuan warga Inggris yang berasal dari etnik tertentu seperti Pakistan seringkali menghadapi kekerasan, bahkan dari klan etnik mereka sendiri, yang diantaranya melibatkan suami dan anggota keluarga lainnya. Akibatnya, mereka seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan tersebut. Dicontohkannya, banyak perempuan warga Inggris asal Pakistan, yang dicerai begitu saja oleh suami mereka yang juga beretnik Pakistan. Padahal, sesuai dengan hukum Inggris, suami yang menceraikan istrinya, harus bertanggung jawab dalam hal pembagian harta kekayaaan dan juga pengasuhan anak. Untungnya, Inggris merupakan negara yang punya sistem jaminan sosial yang baik sehingga pasacaperceraian, mereka tetap dapat hidup layak atas jaminan sosial yang diberikan pemerintah.  Untuk keperluanpenguatan hak-hak perempuan asal etnik minoritas tersebut, Warsi mendirikan organisasi untuk memberdayakan perempuan yang sering dirugikan akibat proses perceraian. Dia menilai, jika tidak ada pemberdayaan terhadap mereka, maka hal ini akan mengganggu tatanan kohesi sosial masyarakat Inggris. Pada dasarnya, kata Warsi, semua pihak harus aktif menangkal setiap upaya yang melemahkan kohesi sosial warga Inggris. Oleh karena itu, dia dengan keras mengritik partai BNP Inggris yang pandangannya mendismriminasi warga pendatang. Juga dia mengecam pandangan rohaniwan dari Keuskupan Canterbury, yang menyarankan pemerintah Inggris untuk melegalkan berjalannya sistem hukum syariah di Inggris melengkapi hukum nasional yang sudah ada. Para pendeta di keuskupan tersebut percaya bahwa penerapan hukum syaria melengkapi produk hukum lainnya yang sudah ada, akan  membantu mempercepat kohesi sosial warga Inggris. Namun, Warsi berpendapat sebaliknya. Dia memandang ide pembuatan produk hukum syaria sebagai ancaman terhadap tatanan sosial masyarakat Inggris secara keseluruhan.  Akibat komentarnya itu, Warsi  dikecam oleh ulama radikal Inggris Anjem Choudary.  Sebagaimana ditulis Decca Aitkenhead dalam harian Guardian edisi 1 Agustus 2010, Choudary menganggap Warsi sebagai muslim yang tidak becus dan berkhianat kepada Allah.  Warsi tidak menyangkal bahwa Inggris tidak sepenuhnya bebas dari kaum ektrimis. Oleh karena itu, kata dia, salah satu solusi untuk menghilangkan kelompok ektrimis tersebut adalah dengan melibatkan mereka dalam dialog yang intensive. Sebagai Menteri Negara Urusan Kohesi Sosial, dia memang memiliki wewenang untuk memperkuat ikatan sosial warga Inggris yang berasal dari berbagai latarbelakang itu.
Saat ini, pluralisme di Inggris berjalan dengan baik, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Inggris bebas dari masalah. Seperti diakui Menlu Inggris Jeremy Browne, ada sekelompok kecil di Inggris yang bersikap radikal dan ekstrim dan mereka memiliki jaringan dengan kelompok ekstrimis di luar Inggris. Ini adalah “PR” berat bagi Warsi yang sudah dipercaya PM David Cameron untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan warga Inggris yang berasal dari latarbelakang beragam tersebut.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: